PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM
PERKEMBANGAN SEKRETARIS KABINET DI INDONESIA
BIDANG
KEGIATAN:
PKM-ARTIKEL
ILMIAH
Diusulkan
oleh:
Ra.Lutfiyatunnada p.NIM :201310050311145 Angkatan 2013(Ketua Kelompok)
Andi wibowo
NIM: 201310050311136 Angkatan
2013 (Anggota 1)
Arman Rasyid NIM : 201310050311159 Angkatan 2013
(Anggota 2)
Fandri Wahyu R. NIM : 201310050311163 Angkatan 2013
(Anggota 3)
Aminatul Mufidah
NIM : 201310050311185
Angkatan 2013 (Anggota
4)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
MALANG
2014
ABSTRAK
Sekretaris
kabinet merupakan bagian yang sangat penting, karena untuk menjalankan tugas
pemerintahan sebagai pengatur administrasi Negara, membantu presiden atau wakil
presiden baik dalam KEPRES, pemantauan
rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para menteri koordinator atau
kewenangan yang lain. Karena dalam sejarah awal pembentukan setkab di awali dengan banyaknya jumlah menteri yang membutuhkan koordinator
untuk meningkatkan disiplin kinerja pegawai. Dan dalam perkembangannya setkab
terus melakukan reformasi birokrasi sekretaris kabinet untuk meningkatkan sistem kinerjanya dalam
mengelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci : setkab,kepres,reformasi
birokrasi sekretaris kabinet
ABSTRACT
Cabinet
secretary is the important thing to carry out the tasks of the government as a
regulator of the state administration , assist the president both in the
presidential decree or monitoring coordination meeting that is held by the
minister coordinator, or in other jobs. The historical of the SETKAB shows that
the early setkab come up in the amount of ministries who needs coordinators to
raise up the decipline of personnel . Then,by that’s development of setkab,
they grow up to do the reformation of
the bureaucracy cabinet secretary to improve the system performance in
governmental management and increase the
social welfare.
Key word: setkab,kepres,reformation of
bureaucracy cabinet
PENDAHULUAN
Sekretaris
kabinet merupakan sebuah badan atau pembantu presiden dan wakil presiden yang
bertanggung jawab langsung dan berkedudukan di bawah garis koordinasi presiden
dan wakil presiden.Sekretaris kabinet bertugas menyelenggarakan pelayanan
terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dari presiden yaitu dengan
memberikan dukungan staf, administrasi
teknis serta analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,Sejak zaman orde baru
sampai sekarang sejumlah cara dilakukan oleh kepala negara untuk memperkuat
lembaga kepresidenan salahsatunya dengan dibentuknya lembaga secretariat Negara
sebagai pembantu presiden. Namun sejak tahun 1963 sampai 1966 saat era
kepemimpinan soekarno sekretariat Negara sudah diganti sebanyak tiga kali dan
pada periode kabinet pembangunan IV tahun 1983 sampai 1998 sekertaris kabinet diganti sebanyak dua kali.
pada masa pemerintahan SBY tahun 2004 sampai saat ini tiga kali.
sehingga sejak tahun 1963 sampai 2014 sudah mengalami pergantian tuju kali ,
hal inilah yang menunjukkan sampai saat inipun masih banyak kendala-kendala
yang dialami sekertaris kabinet dalam melaksanakan tugasnya. Yang kemudian
lahirlah reformasi birokrasi sekertaris
kabinet dengan tujuan memperbaiki sistem kinerjanya karena Birokrasi menjadi
salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata
pemerintahan yang baik(good governance) .
Tujuan
Untuk
mengetahui sejauh mana perkembangan sekretaris kabinet di Indonesia dan tugas
pokok yang mendasari perkembangan tersebut.
Metode
Peneitian
ini menggunakan metode study pustaka karena dalam penelitian ini mengambil
sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang menggunakan
teori-teori yang mendasari masalah dalam bidang
yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan pokok pembahasannya dengan
melakukan study kepustakaan.
Hasil dan Pembahasan
Sekretaris
kabinet dalam visi dan misinya menyebutkan bahwa akan menjadi secretariat yang
professional dan handal dalam mendukung presiden dan wakil presiden dalam menjalankan
pemerintahan serta memberikan dukungan manajemen kabinet kepada presiden dan
wakil presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik(goog governance). untuk itu untuk mengoptimalkan sekretaris kabinet dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, setkab melakukan reformasi birokrasi dengan
tujuan memperbaiki sistem kinerjanya karena Birokrasi menjadi salah satu faktor
dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata pemerintahan yang
baik(good governance) .
Sejarah kementrian sekretaris kabinet
Jabatan
sekretaris kabinet sebetulnya tidak langsung ada ketika Republik Indonesia
berdiri. Presiden RI ke-1 Soekarno baru membentuknya pada kabinet kerja IV yang
dilantik pada tahun 1963,dan sekretaris kabinet kerja ini lahir berdasarkan
surat keputusan Presiden nomer 232/1963
tanggal 13 november 1963, Tokoh pertama
kali menjabatnya adalah Abdul Waha Surjoadiningrat. Sekretaris kabinet
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas memberikan
dukungan staff dan pelayanan administrasi kepada Presiden.Posisi ini dianggap
penting,karena seiring kabinet makin gemuk,maka pengaturan jadwal rapat sampai
komunikasi antar pembantu presiden memerlukan pengelola terpusat di era Orde
Baru, namun pada tanggal 27 agustus 1964 ada perubahan kabinet yang bernama
kabinet DWI KORA I dengan tiga program kerja yaitu: sandang pangan,
pengganyangan Malaysia, melanjutkan
pembangunan. Abdul Waha
Surjaodiningrat menduduki
jabatannya sampai 22 februari 1966 dan kemudian digantikan oleh Hugeng Imam
Santoso pada 27 maret 1966 pada saat itu bernama Kabinet DWIKORA III yang dibentuk setelah menerima SUPERSEMAR
11 maret 1966 namun Hugeng Imam Santoso hanya menjabat selama 4 bulan. Selama
pemerintahan soekarno hingga saat ini sekertaris kabinet sudah diganti sebanyak
tuju kali , penggantian ini merupakan usaha kepala pemerintahan dalam untuk
memperkuat lembaga kepresidenan.
Sekretariat
kabinet merupakan sebuah badan atau
pembantu presiden dan wakil presiden yang bertanggung jawab langsung dan
berkedudukan di bawah garis koordinasi presiden dan wakil presiden. Sekretaris
kabinet bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan
pemerintahan dari presiden yaitu dengan memberikan dukungan staf, administrasi teknis serta analisis
kepada presiden dan wakil presiden. Soewarno
berpendapat dukungan administrasi dalam arti sempit yaitu meliputi kegiatan tata usaha yang
meliputi surat menyurat catat mencatat pembukuan dan pengarsipan serta hal lain
yang dimaksudkan untuk mempermudah informasi itu kembali jika dibutuhkan jadi
tugas administrasi sekretariat kabinet mencatat semua kegiatan presiden mulai
dari jadwal pertemuan, naskah pidato dan lain-lain yang dilakukan presiden atau
wakil presiden. Sedangkan dukungan teknis yaitu membantu mengatasi masalah
presiden dalam penerapan pemakaian serta konfigurasi alat kelengkapan
pemerintahan. dan sekretaris kabinet
juga bertugas memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, penyiapan rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan
instruksi presiden, menyiapkan penyelenggaraan sidang kabinet, serta
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan pegawai
negeri sipil yang kewenangannya berada ditangan presiden dan pegawai negeri
sipil di lingkungan sekretariat kabinet .
dalam menjalankan tugasnya sekretaris
kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden selaku kepala pemerintah. Dan dalam pasal 3 perpres nomer 82 tahun
2010 dan pasal 3 perseskab nomor 1 tahun 2011 disebutkan bahwa sekertaris
kabinet menyelenggarakan fungsi:
1.penyelenggaraan,
pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet
2.perumusan
dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dibidang
politik,hukum,keamanan,perekonomian dan kesejahteraan rakyat
3.penyiapan
persetujuan prakarsa, penyususnan dan penyampaian rancangan peraturan
presiden,keputusan presiden dan instruksi presiden, serta penyiapan pendapat
dan pandangan hukum kepada presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di
bidang politik dan hukum,keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
4.pemantauan
dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah dibidang politik, hukum, dan keamannan, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat
5.penyiapan
pengadministrasian penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, maupun atau rapat pertemuan yang
dipimpin dan dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden serta penyampaian
publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil siding rapat atau pertemuan
tersebut
6.penyelenggaraan
kemasyarakatan kelembagaan dan protokoler yang berkaitan dengan kegiatan
kabinet.
7.
penyiapan, penyelenggaraan dan
pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
negeri dan jabatan pemerintahan atu lainnya,serta kepangkatan dan pensiun
pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan
presiden dan pengangkatakan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari
jabatan atau pangkat pegawai negri sipil di lingkungan sekretariat kabinet
8.penyelenggaraan
pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan ,
pelatihan dan pengelolaan barang milik Negara atau uang Negara yang menjadi
tanggung jawab sekretariat kabinet serta penyediaan sarana prasarana dan
administrasi umum lainnya di lingkungan secretariat kabinet.
9.
pengumpulan, pengolahan dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan
informasi penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi
kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kabinet
10.pengordinasian
pelaksanaan tugas staf khusus presiden dan wakil presiden
11.koordinasi
dengan kementrian sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf
teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas presiden dan wakil
presiden
12.
penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran dan pelaksanaan tugas presiden dan
wakil presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan presiden dan
wakil presiden.
13.
pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kabinet.
Untuk
dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola pemerintahan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat , sekretariat kabinet melakukan birokrasi reformasi
pada priode 2005-2009,sampai tahun 2014 program reformasi birokrasi masih terus
berlanjut, meski masih banyak hal-hal
yang perlu untuk terus ditingkatkan
seperti tatalaksana aparatur , standar pelayanannya belum dilaksanakan
secara optimal oleh masing-masing unit kerja dilingkungan sekretariat kabinet.
Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pelayanan tahun
2011 yang dilaksanakan oleh tim evaluasi pelaksanaan standar pelayanan sekretariat
kabinet, yang beranggotakan perwakilan seluruh satuan organisasi atau unit
kerja di lingkungan sekretariat kabinet,
terlihat bahwa terdapat beberapa unit kerja yang masih memiliki kinerja belum
optimal(masih memiliki kategori cukup atau kurang), baik dalam pemberian
dukungan manajemen maupun dukungan kebijakan kepada presiden dan wakil
presiden.
Salahsatu Reformasi birokrasi
kesekretariatan adalah peningkatan kualitas proses penyususunan
perundang-undangan dilaksanakan oleh dua Deputi yaitu Pemerintah dan Hukum yang meliputi bidang
Politik Hukum dan Keamanan, bidang Perekonomian, dan bidang Kesejahteraan
rakyat.program peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan
perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka pelayanan penyiapan persetujuan
prakarsa, penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan presiden, rancangan
keputusan presiden dan rancangan instruksi presiden , serta penyiapan pendapat
atau pandangan hukum kepada presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di
bidang politik,keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat . memperhatikan
permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh sekretariat
kabinet paska reformasi birokrasi gelombang I, maka pada tahun 2014 reformasi
birokrasi sekretariat kabinet di harapkan sudah dapat mencapai penguatan dalam
beberapa hal salah satunya pimpinan dan pegawai sekretariat kabinet memiliki
komitmen yang kuat terhadap reformasi birokrasi, yang dicapai melalui perubahan
pola pikir dan budaya kerja, sehingga menurunkan resiko kegagalan yang di
sebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Dan rencana kerja
ini di maksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan agar
proses reformasi birokrasi di sekretariat kabinet dapat berjalan secara
efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan
berkelanjutan .
Eksistensi sekertaris kabinet era Susilo Bambang
Yudoyono
Dan
pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sekretaris kabinet mempunayi
peran menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kabinet, misalnya
membuat surat edaran yang kerap menjadi surat teguran bagi para menteri. Pada
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono lembaga sekretaris Negara(sesneg)
dengan sekretaris kabinet di pisahkan untuk mempermudah kinerja nya. Dan untuk
mempermudah pembagian kerja sekretaris kabinet telah di atur dalam Peraturan
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1/RB tahun 2011 tentang Road Maps
Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Yang
memutuskan dan menetapkan dalam pasal 1 yang menyatakan Reformasi Birokrasi
Merupakan Pedoman dalam Melaksanakan Peraturan Sekretaris Kabinet tahun
2010-2014. dibagi menjadi beberapa kabinet seperti gambar struktur organisasi
di bawah ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar